Berdirinya Afdeeling Ketapang pada 8 Juli 1914, Cikal Bakal Kabupaten Ketapang

Pada dasarnya, Ketapang (pulau Ketapang) di wilayah Kerajaan Matan sudah dilirik sebagai pusat pemerintahan Kolonial sejak Sukadana tak kunjung menguntungkan secara ekonomi. Orang - orang Bugis, Banjar, Brunei dan Jawa serta Cina (Tionghua) menjadikan bekas Bandar Perdagangan Kedondong, Kampung Tengah dan Kampung Ketapang sebagai pusat Jual Beli.

Namun pihak kolonial masih khawatir dengan masalah keamanan. Keluarga Bangsawan Kesultanan Matan di Tanjungpura, Muara Gerunggang, dan terutama yang berkuasa di Negeri Laya serta Kendawangan masih merupakan ancaman bagi Kedudukan Kolonial. Peperangan masih terjadi antar sesama keluarga Bangsawan yang cukup merepotkan. Terlihat dari banyaknya laporan di Post Houder Sukadana.

Controlleur Belanda menginisiasi Perjanjian Damai antara Pangeran Adi dan Panembahan Sabran dalam masalah pembagian wilayah. Ratifikasi perjanjian tersebut mengakhiri episode Perang Saudara. Sebagai wujud dari perdamaian, Pangeran Muda GM Said, adik panembahan Sabran yang memimpin perang bersama pasukannya keluar dari Marau pada april 1876.

Nantinya GM Said sesuai klausul perjanjian menerima kompensasi hasil pertanian dan sarang burung dari Kekura dan Mahawa, di Sungai Pesaguan. Beliau kemudian pindah bersama kaum keluarganya ke Sungai Pesaguan dan mendirikan kampung Tumbang Titi.

Pulau Ketapang besar tumbuh sebagai kota dagang kecil. Di seberang pulau, pemukiman Tamiang Galang yang menjadi pemukiman Orang Banjar, menjadi inti dari Kampung Punggawe menjelang kepindahan ibu Kota Kerajaan Matan di Tanjung Pura ke Mulia Kerta 1874. Punggawe Haji Abbas memimpin kepindahan tersebut.

8 Juli 1914, Pemerintah Kolonial Belanda mengeluarkan Besluit (Keputusan) Gubernur Jenderal Hindia Belanda  nomor 44 (Lembar Negara Nomor 487) tentang reorganisasi Afdeeling Sukadana dengan pembentukan Afdeeling Ketapang Sementara. Dengan alasan mengatasi Peristiwa Perang Tumbang Titi, kolonialis mulai memindahkan Tangsi Militer hingga Posthouder ke Pulau Ketapang.

Wilayah Administrasinya pun segera berubah menjadi Afdeeling Ketapang yang disebut Onder Afdeeling; Beneden Matan (Pesisir Matan/Matan Hilir), Boven Matan (Darat Matan/Matan Hulu) dan Sukadana.

Masing - masing lagi, punye Onder Distrik. Matan Hilir dan Kendawangan merupakan Onder Distrik dari Onder Afdeeling Matan Hilir.

Sementara Sukadana disatukan dengan Simpang Hilir dan Simpang Hulu menjadi Onder Distrik di wilayah Onder Afdeeling Sukadana.

Sisanya, sebuah wilayah yang luas yang mencakup Sandai (pusat dari Laur, Sandai dan Hulu Sungai), Tumbang Titi (Pusat dari Gerunggang, Semayok, Pebihingan, Abut, Laman Melayu, Miang dan sekitarnya), Marau (Pusat dari Manis Mata, Jelai, Air Upas dan sekitarnya).

Wilayah - wilayah itu disebut Matan Hulu, dengan pusat pemerintahan Kolonial Belandanya di Nanga Tayap.

Pada 1936 akhirnya Pemerintah Kolonial Belanda benar - benar meninggalkan benteng Nieuw Brussel di Sukadana. Keadaan administrasi kolonial tetap bertahan demikian hingga zaman Republik Indonesia.

Peraturan Belanda tak bisa diterapkan serta merta, dan penerapannya tak menjangkau lebih jauh dari wilayah pesisir. Belanda mengurus pajak dan perdagangan yang tak bisa terlalu mengekang serta kepolisian. Sedang tanah, pernikahan dan keagamaan umumnya diatur Panembahan (Zelfbesturdeer). Rakyat terus bisa menyesuaikan diri untuk bisa menikmati keadaan dan melanjutkan hidup.

Meski demikian, rasa kecewa Keruntuhan Kesultanan Matan, Petualangan masa perang Tumbang Titi, Karang Anyar dan Belangkait tetap diwariskan disela - sela pelajaran silat dan kenduri.

Ketapang, Matan di masa kolonial Belanda 1828 - 1942

Hari Jadi Ketapang https://youtu.be/iYXzsyqOiSU